Partai politik berasaskan Islam terutama Nadhatul Ulama memerankan peran penting pada masa Orde Baru melalui kerjasama politik dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat bersekutu dengan Nadhatul Ulama dalam rangka membersihkan PKI dan ormas ormasnya dari tubuh pemerintahan hingga akar akarnya. Pesaing politik Angkatan Darat akhirnya tumbang, drama politik berlanjut. Partai politik Islam terutama yang didominasi Nadhatul Ulama mendapat kejayaan politiknya. Euphoria politik  yang terus berlangsung sampai terjadinya kerenggangan antara Nadhatul Ulama dan penyokong utamanya ABRI (1968- 1971).

              ABRI merangkul Nadhatul Ulama secara resmi namun ormas ormas lainnya belum dapat diambil hati sehingga seringkali harus dikontrol paksa atau ditindas. Kejatuhan PKI menyebabkan kekuatan politik ABRI melangit. ABRI semakin ambigu dalam mendukung Nadhatul Ulama karena lama kelamaan masyarakat agak mengendurkan minatnya kepada organisasi kelompok berasaskan Islam ini. Kemesraan ABRI dan Nadhatul Ulama terganggu, hubungan mereka merenggang dengan kemunculan partai Golkar yang suara mutlaknya berada pada ranah pegawai negeri. Sikap ambigunitas ABRI sirna setelah kampaye Pemilu dimana secara terang terangan beralih mendukung Golkar.[1]

          Sepanjang tahun tahun berikutnya, kubu Golkar memperoleh perbaikan nasib dari kesengsaraan diawal pendirian partai. Ketika pemilu 1971 berlangsung suara yang didapatkan meningkat drastis. Salah satu pejabat tinggi yang bertugas menjalin hubungan denga partai Islam memberikan keterangan mengejutkan bahwa suara pemimpin pemimpin Nadhatul Ulama terpecah menjadi dua. Mereka yang mendukung partai Golkar adalah mereka yang tidak memiliki pesantren dan kurang menonjol dalam golongan tradisionalis. [2]

            Geram dengan perilaku politik masyarakat kaum tradisionalis Islam melakukan serangkaian intimidasi yang menjeblokkan suara rakyat kepada mereka. Isu isu yang beredar tentang kaum tradisionalis Islam akan kehilangan jabatan Menteri Agama  setelah pemilu membuat 700 ulama berkumpul di Tebuireng  dan mengeluarkan fatwa yang mengharuskan seluruh umat Islam untuk mencoblos satu partai Islam demi menyaingi politik ABRI yang berkendaraan Partai Golkar. Meskipun usaha usaha dilakukan dengan keras, partai politik Islam tetap berada dibawah Golkar dan bertahap mengalami penyurutan. Musibah perpecahan dalam perpolitikan partai partai Islam diperparah oleh kebijakan pemerintah yang mengkerdilkan peran partai partai politik berasaskan Islam melalui sebuah ide brilian yakni penggabungan paksa partai partai politik (5 Januari 1953). [3]

            Empat Partai Islam yakni Nadhatul Ulama, PSII, Parmusi dan Perti) digabungkan ke dalam PPP, lima partai nasionalis dan Kristen yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba) masuk ke PDI. Kebijakan yang melumpuhkan kekuatan politik lawan lawan Golkar. Sejak saat itu, dukungan politik masyarakat kepada partai partai Islam yang terhimpun dalam PPP semakin meredup.

---

[1]Andree Feilard, NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna.(Yogyakarta:LKiS,1999), hlm. 152.

[2] Ibid., hlm 155 – 156.

[3] Firdaus A.N,Dosa Dosa Politik:Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi ke Era Reformasi,(Jakarta Timur: Pustaka Al- Kausar,1999), hlm. 34-35.

Andree Feillard,NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna.(Yogyakarta:LKiS,1999), hlm 171.